PERISTIWA MANDOR DI KALIMANTAN BARAT

Kedatangan Jepang Ke Kalimantan Barat

            Sebagai salah satu negara beraliran fasis, Jepang bermaksud menguasai negara-negara yang mempunyai nilai strategis bagi kepentingan Jepang terutama negara yang banyak menghasilkan sumber daya alam seperti minyak dan batubara. Untuk melaksanakan maksudnya, pertama-tama Jepang menguasai wilayah Manchuria di China pada tahun 1931. Selanjutnya Jepang membuka front dengan Amerika Serikat melalui serangannya ke pangkalan militer Pearl Harbour milik Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii tanggal 7 Desember 1941. Keberhasilan Jepang atas serangan ke Pearl Harbour membuka peluang untuk menaklukkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jepang memperkirakan bahwa dengan lumpuhnya pusat kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour akan memudahkan Jepang menguasai wilayah Asia Pasifik yang menjadi daerah incarannya. Pemerintah Jepang secara resmi mengumumkan Perang Asia Timur Raya melalui Perdana Menteri Hideki Tojo (Mawardi Rivai, 1978 : 23).

Serangan Jepang ke Pearl Harbour mendapat tanggapan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer di Batavia. Ia segera memerintahkan Residen Pontianak V.D. Zwaal dan Komandan Militer Hindia Belanda di Pontianak Vasqua untuk bersiap-siap menghadapi kedatangan Jepang di Kalimantan Barat. Perintah Gubernur Jenderal segera ditanggapi V.D. Zwaal dan Vasqua dengan membentuk milisi-milisi rakyat diseluruh Kalimantan Barat guna membantu tentara KNIL Belanda mengadapi tentara Jepang apabila menyerang. Namun pembentukan milisi rakyat ini tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat dan hanya masyarakat keturunan Cina saja yang mau bergabung menjadi anggota milisi. Pada saat itu mulai dikenal ABCD Front (America, British, Cina and Deutch Front) sebagai kelompok penentang Jepang.

            Ekspansi Jepang ke Kalimantan Barat dimulai dengan serangan Angkatan Udara ke kota Pontianak pada hari Jum’at siang tanggal 19 Desember 1941. Militer Jepang menyerang kota Pontianak dengan sembilan buah pesawat pembom jenis A6M2 Zero, mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta menghancurkan sejumlah bangunan. Peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa ”kapal terbang sembilan”. Selanjutnya Jepang menyerang kembali kota Pontianak dan sekitarnya pada tanggal 22 dan 27 Desember 1941 (Machroes Effendy, 1982 : 53). Selain membom kota Pontianak, pesawat-pesawat Jepang juga membom daerah Paloh, Sambas dan Mempawah.

            Pasukan KNIL Belanda yang dibantu oleh milisi rakyat tidak dapat berbuat banyak menghadapi serangan udara Jepang. Pangkalan angkatan udara Hindia Belanda di Sanggau Ledo dapat direbut Jepang pada tanggal 27 Desember 1941. Setelah memberikan kejutan melalui serangan udara, Jepang kemudian mendaratkan tentaranya di Pemangkat pada akhir Desember 1941. Inilah pendaratan pertama tentara Jepang di Kalimantan Barat. Pasukan yang mendarat adalah dari angkatan darat (Rikugun) Jepang yang bertugas menduduki daerah Kalimantan Barat (Sudarto, dkk, 1986 : 65), disusul oleh pasukan angkatan laut dalam jumlah yang lebih besar. Berikutnya pendaratan pasukan Jepang secara besar-besaran di Pemangkat, Singkawang dan Ketapang terjadi pada tanggal 22 Januari 1942 (Pemda Tk. I Kalbar, 1991 : 74). Pasukan Jepang yang mendarat secara bertahap menguasai daerah-daerah di seluruh Kalimantan Barat. Pada tanggal 2 Februari 1942 kota Pontianak diduduki angkatan darat Jepang. Tentara KNIL Belanda gagal membendung serbuan Jepang karena kalah dalam hal jumlah pasukan dan persenjataan.

Pendudukan Jepang Di Kalimantan Barat

            Pada pertengahan bulan Juli 1942 terjadi peralihan kekuasaan atas wilayah Kalimantan Barat dari angkatan darat (Rikugun) kepada pihak angkatan laut (Kaigun) Jepang. Wilayah Kalimantan Barat ditetapkan berada di bawah kekuasaan Armada Selatan II Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makassar (Syafaruddin, 2007 : 8).            Untuk melanggengkan kekuasaannya di Kalimantan Barat, Jepang membubarkan segala organisasi atau perkumpulan terutama yang berbau politik. Jepang takut apabila organisasi atau perkumpulan itu digunakan sebagai alat untuk menentang kekuasaan Jepang di Kalimantan Barat. Dengan adanya larangan itu, para tokoh pemuda dan pergerakan di Kalimantan Barat yang sebelumnya sudah aktif dalam organisasi pergerakan kemudian melakukan pendekatan kepada pemerintah Jepang di Pontianak untuk mendirikan sebuah perkumpulan pemuda. Atas izin Syuuzityo Minseibu (Residen Kalimantan Barat) dan sejumlah perwira angkatan laut Jepang di Kalimantan Barat maka lahirlah organisasi Nissinkai. Melalui organisasi Nissinkai, para pemuda pergerakan sering mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun rencana menentang Jepang.

            Dalam organisasi Nissinkai terdapat sejumlah tokoh berpengaruh di Kalimantan Barat seperti Raden Panji Mohammad Dzubeir Noto Soedjono (mantan pengurus Parindra), Gusti Sulung Lelanang dan Ya’ Sabran (keduanya aktifis PAB), dokter Roebini, dan lain sebagainya. Para tokoh pergerakan mengadakan pendekatan dengan berbagai kalangan berpengaruh dari terhadap para Sultan dan Panembahan yang ada di Kalimantan Barat. Selain itu mereka juga mendekati konglomerat Cina yang ada di Kalimantan Barat untuk ikut mendanai perjuangan menentang Jepang di Kalimantan Barat. Akibat dari adanya gerakan bawah tanah menentang Jepang itu, di beberapa tempat di Kalimantan Barat terjadi huru-hara menentang pendudukan Jepang. Para pemuda yang semula mendapat didikan semi-militer melalui Seinendan, Keibodan dan Heiho berbalik arah melawan Jepang (Syafaruddin, 2007 : 12-13).

            Menyikapi adanya huru-hara tersebut, tentara pendudukan Jepang di Kalimantan Barat akhirnya mengambil tindakan terhadap orang-orang dan kelompok-kelompok yang dinilai melawan pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Jepang melakukan penculikan, penangkapan dan pembunuhan terhadap rakyat Kalimantan Barat yang dicurigai menentang Jepang. Peristiwa itu terjadi pada kurun waktu antara tahun 1942 sampai dengan 1944. Peristiwa itu dikenal sebagai Peristiwa Mandor karena daerah Mandor menjadi sentral tempat eksekusi dan penguburan massal orang-orang yang dibunuh Jepang di Kalimantan Barat. Orang-orang yang menjadi korban pembunuhan Jepang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti para Sultan dan Panembahan kerajaan yang ada di Kalimantan Barat, tokoh pemuda dan pergerakan, kaum cerdik pandai, guru-guru, dokter, pedagang sukses, konglomerat dan lain-lainnya.

            Pelaku penculikan, penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang ada di Kalimantan Barat sebagian besar dilakukan oleh Tokkeitai (Polisi Rahasia) Angkatan Laut Jepang (Kaigun) yang bertugas mengamankan daerah Kalimantan Barat. Mereka dengan leluasa melakukan penculikan dan pembunuhan dengan cara-cara penjemputan terhadap para korban untuk kemudian disungkup atau ditutup kepalanya menggunakan kain, karung atau yang lainnya, sehingga dikenal sebagai peristiwa penyungkupan. Orang-orang yang disungkup oleh Tokkeitai hampir dipastikan akan melayang nyawanya karena jarang sekali korban yang disungkup itu bisa kembali ke rumah atau asalnya. Hal ini menimbulkan rasa sedih yang luar biasa bagi keluarga korban yang disungkup.

            Para Sultan dan Panembahan kerajaan yang ada di Kalimantan Barat adalah termasuk yang menjadi korban pembunuhan Jepang. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 April 1943, dimana pada waktu itu Jepang menangkap para tokoh organisasi Nissinkai karena dicurigai melakukan gerakan bawah tanah untuk menentang Jepang. Mereka ditangkap dan dibunuh setela mengikuti rapat Nissinkai pada tanggal 14 April 1943, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda pergerakan termasuk ke-12 penguasa kerajaan lokal yang ada di Kalimantan Barat. Jepang menangkap hampir semua peserta rapat termasuk 12 penguasa lokal di Kalimantan Barat. Jepang menangkap para penguasa lokal itu pada tanggal 23 April 1943 dikediaman masing-masing. Penguasa lokal yang menjadi korban antara lain Syarif Muhammad Al Qadri (Sultan Kerajaan Pontianak), Muhammad Ibrahim Tsafiuddin (Panembahan Kerajaan Sambas), Gusti Abdul Hamid (Panembahan Kerajaan Ngabang), Ade Muhammad Arief (Panembahan Kerajaan Sanggau), Gusti Dja’far (Panembahan Kerajaan Tayan), Abdoel Bari Danoe Perdana (Panembahan Kerajaan Sntang), Gusti Mesir (Panembahan Kerajaan Simpang), Gusti Kelip (Panembahan Kerajaan Sekadau), Syarif Saleh Al Idrus (Panembahan Kerajaan Kubu) dan lainnya. Selain ITU, Jepang juga menangkap anggota keluarga kerajaan yang dianggap berbahaya bagi kedudukan Jepang di Kalimantan Barat.

            Sedangkan para tokoh pemuda pergerakan yang menjadi korban keganasan Jepang antara lain dokter Roebini (Kepala Rumah Sakit Umum Sei jawi Pontianak), J.E. Pattiasina, Loemban Pea, Panangian Harahap, Notosoedjono, Ng. Nyiap Soen, Ahmad Maidin dan lain-lain (Mawardi Rivai, 1978 : 20-21). Dalam koran yang terbit di Pontianak pada jaman Jepang yaitu Borneo Shinbun, pada edisi 28 Rokugatu 2604 atau tanggal 28 Juni 1944 memberitakan bahwa telah terjadi eksekusi mati secara massal terhadap orang-orang yang dianggap Jepang akan menentang kedudukannya di Kalimantan Barat (Syafaruddin, 2007 : 17).

            Pembunuhan yang dilakukan Jepang dilakukan dibeberapa tempat, akan tetapi yang terbesar ada di desa Kopyang Mandor yang letaknya ± 80 Km dari kota Pontianak. Jumlah seluruh korban yang dimakamkan di Mandor cukup besar, namun sampai saat ini belum diketahui secara pasti (Pemprov Kalbar, 1991 : 88). Dari pengakuan Kapten Yamamoto, bekas Polisi Rahasia Jepang di Pontianak, sewaktu diadili sebagai penjahat perang pada peradilan NICA/Belanda di Pontianak mengatakan bahwa target penangkapan dan pembunuhan di Kalimantan Barat sebanyak 50.000 orang. Sumber lain dari pihak Jepang menyebutkan jumlah korban mencapai 20.000 orang (Kompas, edisi tanggal 5 November 1982, XII. kol 1.). Kemudian dari seorang Jepang yang pernah bertugas di Kalimantan Barat mengatakan bahwa jumlah korban sekitar 21.000 orang. Sumber lain dari Kiyotada Takahashi, yang juga pernah bertugas di Kalimantan Barat menyatakan jumlah korban mencapai 21.037 orang. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sendiri menetapkan jumlah korban 21.037 orang berdasarkan sumber Kiyotada Takahashi.    

Monumen Makam Juang Mandor

            Untuk mengenang para Sultan, Panembahan, tokoh pergerakan dan lainnya yang menjadi korban pembunuhan Jepang di Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat mendirikan sebuah monumen di Mandor sebagai simbol adanya perjuangan dan perlawanan rakyat terhadap Jepang di Kalimantan Barat. Pada tahun 1977 Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat membangun sebuah monumen di Mandor. Kompleks monumen tersebut dilengkapi dengan plaza yang luas. Di sisi kiri-kanan monumen dibuat dinding beton, masing-masing berukuran 15 x 2,5 meter berhiaskan relief pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Monumen ini diarsiteki Ir. M. Said Dja’far dan desain relief dibuat oleh seniman lukis Kalimantan Barat Syekh Abdul Aziz Yusnian. Di kompleks monumen Mandor terdapat 10 cungkup kuburan massal. Cungkup yang paling kecil ukurannya 15 x 6 meter, sedangkan yang terluas yaitu makam nomor lima yang berukuran 40 x 6 meter. Jarak antar makam di komples monumen Mandor ± 200 meter. Monumen tersebut diresmikan bersamaan dengan kegiatan ziarah masal pada 28 juni 1977 dan diberi nama Monumen Makam Juang Mandor.

            Selanjutnya untuk lebih menghargai dan menanamkan rasa cinta pada bangsa dan negara, disamping juga untuk mengenang peristiwa Mandor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2007 menetapkan tanggal 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah (HBD) Kalimantan Barat. Dengan terbitnya Perda tersebut maka mulai tahun 2007, setiap tanggal 28 Juni dilakukan pengibaran bendera setengah tiang.

DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Machroes, 1982, Sejarah Perjuangan Kalimantan Barat, tp. Pontianak.

Pemda Tingkat I Kalbar, 1991, Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950, Pontianak.

Rivai, Mawardi, 1978, Peristiwa Mandor, Jakarta: Pustaka Antara.

Soedarto, Drs. Dkk, 1986, Peta Sejarah Provinsi Kalimantan Barat, Jakarta: Depdikbud.

Usman, Syafaruddin, 2007, Mozaik Sejarah : Denyut Nadi Revolusi Kemerdekaan Indonesia Di Kalimantan Barat (1945-1950), Pontianak: Korem 121/ABW Pontianak.